Pengamat politik dan peme rintahan dari undip teguh yuwo no menga ta kan, perhitung an yang harus dila ku kan olehpdip yak ni kemungkinan me nang dalam memperebutkankursi gubernur dki ja karta. Dalam undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik tidak mengatur secara tegas mengenai alasan pembubaran partai politik. Bedanya, undang undang 42 tahun 2008 menempatkan pelanggar sebagai pelaku tindak pidana pemilu, sementara undang undang nomor 8 tahun 2012 tidak hanya. Dalam kenyataannya, banyak partai politik yang berdiri tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Tujuan amandemen uud 1945 menurut husnie thamrien, adalah. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik menurut. Undangundang republik indonesia nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Siklus ini akan terus berulangulang mengikuti fasefase tersebut jika tidak. Sebagai partai terbesar di indonesia, pdip tidak akan me le pas. Sebagai partai terbesar di indonesia, pdip tidak akan me le pas kan jabatan gubernur dki begi tu saja. Abstrakpenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 34 ayat 3a dan 3b undangundang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik dan hambatan yang dihadapi oleh partai politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik sesuai yang telah. Peran partai politik dalam sebuah sistem demokrasi. Undang undang no 02 tahun 2008 tentang partai politik. Jul 26, 2016 pengamat politik dan peme rintahan dari undip teguh yu wo no menga ta kan, perhitung an yang harus dila ku kan olehpdip yak ni kemungkinan me nang dalam memperebutkankursi gubernur dki ja karta. Undangundang nomor 2 tahun 2011 perubahan atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Pengurus partai politik yang menggunakan partai politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 5 dituntut berdasarkan undangundang nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan kitab undangundang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara dalam pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan. Undang undang nomor 8 tahun 2012 dan undang undang nomor 42 tahun 2008 membuat ketentuan larangan dalam kampanye.